Survei LSI: Tingkat Kepuasan Atas Kinerja SBY Menurun

Jakarta (ANTARA News) - Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyebutkan persepsi publik (responden) terhadap tingkat kepuasan atas kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menurun.

Peneliti Senior LSI Sunarto dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu, mengatakan, penurunan tersebut berdasar survei LSI pada 1-7 Juni 2011 dengan 1.200 responden di 33 provinsi, menggunakan teknik wawancara tatap muka dan tingkat kesalahan 2,9 persen.

Menurut Direktur Lingkaran Survei Kebijakan Publik (LSKP) itu, penurunan tingkat kepuasan masyarakat terhadap SBY mencapai 9,5 persen, yaitu dari tingkat kepuasaan sebanyak 56,7 persen pada Januari 2011 menjadi 47,2 persen pada Juni 2011.

"Tapi kepuasan pemilih atas kinerja SBY di di desa mencapai 52,5 persen atau lebih tinggi dibanding responden di kota yanga hanya 38,9 persen," katanya.

Tingkat kepuasan atas kinerja SBY itu di kalangan responden yang berlatar belakang pendidikan tinggi (39,5 persen), pendididikan SLTA (44,1 persen), pendidikan SLTP (50,3 persen) dan pendidikan SD (54,0 persen).

Sunarto menjelaskan, kepuasan responden atas kinerja SBY disumbang oleh beberapa faktor, yakni itu tingkat kepuasan masyarakat atas dinamika ekonomi nasional, dinamika keadaan politik nasional, dinamika keadaan penegakan hukum nasional dan keamanan nasional saat ini.

Tingkat kepuasan publik atas kinerja SBY di bidang ekonomi, pada Juni 2011 mencapai 35,7 persen, di bidang politik (33,9 persen), di bidang penegakan hukum nasional (33,1 persen) dan di bidang keamanan nasional ( 14,9 persen).

Menurut Sunarto, penyebab menurunnya persepsi tingkat kepuasan publik atas kinerja SBY, antara lain banyaknya kasus bersar yang belum tuntas ditangani pemerintah, seperti kasus Bank Century, kasus pembunuhan aktivis HAM Munir, kasus dugaan suap atas Nazaruddin.

Selain itu, SBY dianggap tidak memiliki operator politik untuk membantunya menuntaskan masalah.

"Sebagai seorang presiden, SBY tentu berbicara pada level umum, sedangkan operator politiknya bertugas menuntaskan masalah secara mendetail," katanya.

Sunarto menambahkan, SBY memerlukan sebauah "big bang" atau sebuah "success story" untuk mengangkat kembali citra kinerjanya dan tingkat kepuasan publik atas kinerjanya, sehingga juga diharapkan mampu menaikkan suara Partai Demokrat pada Pemilu 2014.

Read More

Hasyim: Satgas Tak Cukup Kuat Bebaskan TKI

Hasyim Muzadi

Jakarta (ANTARA News) - Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Hasyim Muzadi menilai satuan tugas yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menangani tenaga kerja Indonesia yang terancam hukuman mati di luar negeri tidak akan mampu berbuat banyak.

"Satuan tugas (Satgas) yang dilepas sendiri tidak akan mampu menyelesaikan persoalan yang sangat berat ini," kata Hasyim di Jakarta, Sabtu.

Menurut Hasyim, penyelesaian persoalan itu haruslah langsung dipimpin Presiden atau Kepala Negara karena ada hal-hal yang memerlukan diplomasi tingkat tinggi.

"Jangan hanya diserahkan ke satgas yang kenyataannya selalu gagal, dan terkesan Presiden menjaga jarak dengan persoalan," katanya.

Pada bagian lain Hasyim mendesak Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengambil fatwa tegas yang melarang pengiriman tenaga kerja wanita untuk pembantu rumah tangga ke luar negeri, dan meminta seluruh ulama di Indonesia menyerukan kepada masyarakat agar tidak memberangkatkan tenaga kerja wanita (TKW) pembantu rumah tangga (PRT) untuk daerah masing-masing.

Ia lantas bercerita ketika menghadiri Muktamar Robithoh Alam Islamy atau Liga Islam Dunia di Mekkah pada 2-7 Agustus 2010, ia mendapat banyak protes dari para mufti tentang pengiriman TKW khusus pembantu rumah tangga.

"Mereka mempersoalkan bukankah pengiriman wanita tanpa muhrim ke tempat jauh hukumnya haram secara syariat? Bukankan pengiriman itu merendahkan Islam dan Indonesia sendiri?" katanya.

Ulama pemrotes tersebut, kata Hasyim, berasal dari Mesir, Lebanon, Suriah, dan Maroko yang dipimpin oleh Syekh Wahbah Zuhaily dan Syeh Ayatulloh Ali Tashiry .

Mereka, kata Hasyim, mempertanyakan bagaimana sesungguhnya pendapat para ulama Indonesia tentang pengiriman TKW PRT.

"Tidak tahukah Indonesia bahwa tidak ada negara Islam semiskin apapun yang mengirim TKW PRT ke Saudi?" kata Hasyim menirukan pernyataan para ulama tersebut.

Terhadap pertanyaan tersebut, kata Hasyim, ia menjawab bahwa dirinya telah berkali-kali menyampaikan hal tersebut namun diabaikan.

Read More

Polisi Dumai Ketatkan Pengawasan Senjata Api

Dumai (ANTARA News) - Kepolisian Resor Kota Dumai, Riau, tengah berupaya mengetatkan pengawasan peredaran senjata api ilegal disana untuk mengantisipasi berbagai kasus penyalahgunaan seperti perampokan nasabah Bank BCA dua pekan lalu.

"Atas peristiwa perampokan bersenjata api yang terjadi berapa minggu lalu, kami akan ketatkan pengawasan peredaran senjata api ilegal di Dumai. Khususnya jalur pelabuhan," kata Kepala Polisi Resor Dumai, AKBP Rudi Abdi Kasenda, di Dumai, Minggu.

Mengingat Dumai juga merupakan salah satu pintu gerbang internasional, kata Kapolres, sudah selayaknya ada pengawasan yang ketat untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan termasuk peredaran senjata api ilegal.

Pengawasan senjata api ilegal, katanya, sebenarnya sudah dilakukan sejak lama dan sudah menjadi target pengawasan di internal kepolisian Dumai.

"Namun dengan peristiwa perampokan bersenjata ini, kita akan lebih mengintensifkan pengawasan di semua lini dan sektor," katanya.

Dia menjelaskan, untuk memiliki sebuah senjata api jenis apapun, tidak lah muda dan banyak proses yang harus dilalui termasuk juga psikologis atau perilaku manusia dalam hubungan lingkungannya.

"Psikologis menjadi salah satu syarat utama bagi orang yang ingin memiliki senjata api sebagai pelindung diri. Jadi, memang tidak sembarang masyarakat yang diizinkan memiliki senjata api," ujarnya.

Selain itu, katanya, bagi masyarakat yang telah mendapat izin kepemilikan senjata api juga tidak bisa seenaknya menggunakan barang berbahaya itu.

"Ada hal-hal atau ketentuan kepemilikan senjata api. Jika dilanggar maka izin kepemilikan akan kita cabut," kata Kapolres.

Read More

Pantai Congot Kulon Progo Sepi

Kulon Progo (ANTARA News) - Pantai Congot di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, saat ini sepi pengunjung karena fasilitas pendukung wisata di objek itu minim.

Petugas di Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) Pantai Congot Sarkawi, di Temon, Minggu, mengatakan, pengunjung sangat sedikit meski saat ini masa liburan sekolah.

"Jumlah pengunjung tidak banyak, dan sampai siang menjelang sore ini hanya sekitar 80 orang," katanya.

Ia mengatakan jumlah pengunjung Pantai Congot tidak terpengaruh hari libur akhir pekan, bahkan saat libur panjang sekolah pun, pengunjung tidak banyak.
"Pengunjung bisa dikatakan banyak hanya pada libur Lebaran, terutama pada hari kedua dan ketiga," katanya.

Menurut dia, pengunjung pantai ini selain wisatawan lokal dari Kabupaten Kulon Progo dan sekitarnya, juga datang dari Magelang, Purworejo dan Solo, Jawa Tengah.

Ia mengatakan jumlah pengunjung Pantai Congot mulai menurun sejak Pantai Glagah dibuka untuk umum pada 1995.
"Sebelum 1995, Pantai Congot menjadi primadona wisata di Kulon Progo. Pemandangannya alami, ada Sungai Bogowonto yang indah yang bermuara di dekat pantai itu, menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung," katanya.

Tetapi kemudian dengan dibukanya Pantai Glagah untuk umum, jumlah pengunjung Pantai Congot dari hari ke hari semakin sedikit.

Menurut dia, minimnya fasilitas penunjang seperti rumah makan, penginapan dan ketersediaan sarana rekreasi lainnya yang terbatas, menjadi salah satu penyebab calon pengunjung enggan datang ke Pantai Congot.

Ia mengatakan sekitar Pantai Congot juga cocok untuk pengembangan wisata kuliner.

Selain itu, kata dia, Sungai Bogowonto juga bisa dijadikan arena wisata air dengan menggunakan perahu dayung.

"Sayangnya, pemerintah kabupaten setempat tidak bisa menangkap peluang menjadikan Pantai Congot sebagai wisata andalan Kulon Progo," katanya.

Read More

Santri NU Wajib Hormati Bendera

Ilustrasi

Bandung (ANTARA News) - Santri dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU) diwajibkan untuk menghormati bendera Merah-Putih karena menghormati bendera negara bukan perbuatan musrik.

"Bagi kalangan pesantren terutama NU, penghormatan terhadap bendera Merah-Putih seperti petilasan untuk menghargai jejak dan jasa pahlawan yang telah berkorban nyawa demi Indonesia merdeka," kata Wakil Ketua Lembaga Kajian Pengembangan SDM NU, Ahmad Baso, di Bandung, Minggu.

"Memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang baik pun menjadi kultur NU yang harus tetap terjaga," katanya.
"Munculnya, paham puritanisasi itu memang sengaja dihembuskan sejak masa kolonial Belanda. Karena Belanda tahu jika pesantren sangat mencintai NKRI dan siap melawan segala bentuk penjajahan," kata Ahmad Baso.

Lebih lanjut disampaikannya, salah satu yang menjadi penyebab mundurnya pesantren NU saat ini adalah karena adanya program modernisasi pesantren.
"Modernisasi madrasah, pembaruan pesantren, dan Reformasi Islam Tradisional tidak ada satupun kini yang membawa maslahat kepada pesantren, tapi justru mudarat," katanya.

"Mulai dari Snouck Hugronje hingga Geertz, dari Deliar Noor hingga Azyumardi Azra dari para peneliti asing hingga peneliti Litbang Departemen Agama dan departemen-departemen garis kesejarahan orang-orang pesantren, semuanya digerakkan oleh desain memotong garis kesejarahan orang-orang pesantren ini dengan tradisi kebangsaannya, serta mengacaukan keberadaan Aswaja," menurut Baso.

Agenda-agenda pembaruan pesantren hanya mereduksi pesantren sebagai sekolah yang tidak ada bedanya sekolah-sekolah lainnya di negeri ini.
Sehingga sistem yang diberlakukan dan didiktekan kepada pesantren adalah sistem sekolahan formalis yang dioperasionalkan oleh anak-anak sekolahan formal saja.

"Wajar dalam logika anak sekolahan ini, madrasah dipertentangkan dengan pesantren, pesantren dibandingkan dengan sekolah unggulan internasional. Ini perlu diluruskan. Pesantren sebagai pendidikan karakter kebangsaan adalah pendidikan seumur hidup yang mendidik dan memperlakukan anak-anak bangsa ini untuk hidup sepanjang hayat bangsa ini," katanya.

Read More