Sebagian besar dari 350 jamaah wafat di Saudi

Mekah (Nasional.Com/ANTARA News) - Jumlah jamaah haji Indonesia yang wafat sampai Jumat (18/11) pukul 20.15 waktu Arab Saudi (WAS) atau Sabtu (19/11) pukul 00.15 WIB mencapai 350 orang, dengan rincian 334 jamaah reguler dan 16 orang jamaah khusus atau ONH plus.

"Jamaah yang wafat terbesar berasal dari embarkasi Surabaya atau SUB sebesar 70 orang, disusul embarkasi Solo atau SOC sebanyak 60 orang," kata Kepala Seksi Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama, Evi Al Hudhori di Mekah, Jumat.

Jamaah wafat terbanyak lain berasal dari embarkasi JKS (Bekasi) sebanyak 43 orang, embarkasi JKG (DKI Jakarta) 38 orang, embarkasi UPG (Makassar) 23 orang, serta embarkasi BTH (Batam) 20 orang.

Menurutnya, jamaah wafat terbanyak usia 60 tahun sebanyak 253 orang, disusul usia 50-59 tahun sebanyak 78 orang, usia 40-49 tahun 17 orang, serta usia di bawah 40 tahun dua orang.

Jika dilihat dari lokasi wafat, kata Evi, terbanyak wafat berada di Mekah 277 orang, di Madinah 34 orang, di Mina 25 orang, di Arafah enam orang, di Jedah dan dalam perjalanan dari Indonesia ke Arab Saudi masing-masing empat orang.

"Jamaah pria yang wafat terbanyak yakni 232 orang dan jamaah wanita sebanyak 118 orang," tambahnya.

Dikatakan pula, penyakit yang paling banyak menyerang jamaah hingga wafat adalah sistem sirkulasi 235 orang, penyakit sistem pernafasan 81 orang, penyakit endokrin nutrisi dan mental sembilan orang.

Selain itu, penyakit darah dan organ pembuluh darah delapan orang, penyakit infeksi dan parasit enam orang, penyakit sistem syaraf empat orang, serta penyakit sistem pencernaan dua orang.

Evi mengatakan, sampai saat ini sudah 48.535 jamaah haji Indonesia tiba di Tanah Air atau 24,30 persen dari total yang akan kembali 199.693 jamaah haji ke Indonesia.

"Sudah 120 kelompok terbang yang membawa jamaah sebanyak itu tiba di Indonesia di sejumlah debarkasi," katanya.

Debarkasi yang saat ini paling banyak jamaahnya adalah SUB (Surabaya) sebanyak 8.473 jamaah, debarkasi SOC 8.231 jamaah, serta debarkasi JKS sebanyak 8.085 jamaah.

Menurutnya, setiap harinya ada sekitar 20 hingga 25 penerbangan menuju Tanah Air yang membawa jamaah haji untuk pulang ke Tanah Air.

Read More

Pembenahan Alutsista Bertahap

Yogyakarta ( Nasional.Com ) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa pembenahan dan modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) dilakukan secara bertahap sehingga dapat memenuhi standar kebutuhan pokok minimum.

Kepala Negara menyampaikan hal itu dalam pembekalan kepada calon perwira remaja TNI 2011 di Akademi Angkatan Udara Maguwo Yogyakarta, Selasa malam.

"Tiga tahun terakhir kita lakukan penambahan anggaran pertahanan yang signifikan untuk mengganti alutsista yang saatnya diperbaharui. Karena itu kalian harus ketahui, kita tengah lakukan modernisasi," kata Presiden yang didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono dalam acara tersebut.

Kepala Negara mengatakan, imbas dari krisis ekonomi yang terjadi pada 1997 membuat selama hampir beberapa tahun tidak dilakukan modernisasi alutsista TNI karena anggaran yang terbatas dan juga diutamakannya anggaran bagi sektor-sektor yang terkait langsung dengan perekonomian rakyat.

Seiring dengan peningkatan kemampuan ekonomi nasional, kata Presiden, maka selama tiga tahun terakhir pemerintah meningkatkan anggaran pertahanan yang salah satunya dialokasikan bagi pembaruan persenjataan TNI dari setiap matra.

"Semua penting, perang modern, bahkan kekuatan udara tidak boleh diremehkan, kekuatan laut penting dan matra darat miliki porsi yang menentukan dalam sebuah peperangan. Kita akan kembangkan secara pararel sehingga tiga angkatan miliki kemampuan yang makin tinggi sehingga bila ada perang maka kita siap," kata Presiden Yudhoyono.

Modernisasi senjata, katanya, tidak akan bergantung pada produksi luar negeri, namun mendorong penggunaan produk alat pertahanan dalam negeri juga.

"Kita tidak boleh bergantung industri negara lain, kita harus cukupi, itu kebijakan nasional. APBN Rp1200 triliun terbagi habis membangun negeri ini, sektor pembangunan, 33 provinsi, yang tentunya perlu alokasi yang adil dan tepat, dalam konteks itu, karena 10 tahun tidak modernisasi maka pembaharuan alutsista akan dilakukan tanpa timbulkan masalah di sektor lain," tegasnya.

Presiden dijadwalkan akan menyampaikan pandangan tentang sejumlah hal termasuk modernisasi alutsista dengan para perwira tinggi TNI di Akademi Militer Magelang pada Rabu (13/7).

"Besok (Rabu-red) saya akan bicara dengan pimpinan kalian khusus bahas doktrin TNI, pertahanan sejalan dengan minimum essential force. Besok kita akan banyak bicara modernisasi sistem persenjataan dan menjadi tentara yang profesional dan modern," tegasnya dihadapan 635 calon perwira remaja TNI 2011 dari tiga angkatan.

Presiden saat memberikan pengarahan didampingi oleh Panglima TNI, Kapolri, tiga kepala staf angkatan, Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menkeu, Menteri BUMN, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Mensesneg, Seskab dan sejumlah pejabat lainnya.

Editor : Jenry Frans Mamahit
Sumber : AntaraNews

Read More

Ketua Parlemen Australia Akan Bertemu Marzuki Alie

Jakarta ( Nasional.Com ) - Ketua Parlemen Australia Harry Jenkins akan bertemu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Marzuki Alie di Jakarta, Rabu, untuk membahas isu demokrasi di kawasan Asia Pasifik.

"Pertemuan Jenkins dengan Marzuki Alie yang dijadwalkan pada Rabu (13/7) itu, sekaligus untuk memperkuat hubungan kedua negara," kata Duta Besar Australia untuk Indonesia Greg Moriarty dalam siaran persnya, Selasa.

Ia mengatakan kedatangan Jenkins di Jakarta sekaligus menghadiri pertemuan Kelompok Kerja Asia Pasifik Uni Parlemen Internasional yang diselenggarakan Indonesia.

Menurut dia, Jenkins merupakan anggota yang berpengalaman, sehingga dalam kunjungan ini akan membahas isu demokrasi di kawasan Asia Pasifik secara mendalam.

"Kami menyambut baik kunjungan Jenkins yang sering ke Indonesia untuk membahas isu-isu global yang strategis," katanya.

Ia mengatakan Jenkins juga berencana mengunjungi Masjid Istiqlal di Jakarta sebagai wujud persahabatan antara Australia dengan Islam. "Untuk menciptakan perdamaian antarsesama perlu memperkuat toleransi antarumat beragama," katanya.

Greg Moriarty mengatakan Australia dan Indonesia saat ini merupakan anggota Kelompok Kerja Asia Pasifik Uni Parlemen Internasional yang beranggotakan 28 negara. "Kedua negara memiliki komitmen yang kuat untuk memperkuat perdamaian," katanya.

Ia mengatakan Uni Parlemen Internasional berupaya memajukan dialog antarparlemen di seluruh dunia.

"Forum ini ingin menumbuhkan kerja sama antarnegara untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi dan perdamaian di dunia," katanya.

Editor : Jenry Frans Mamahit
Sumber : AntaraNews

Read More

Presiden: Perwira TNI Harus Profesional

Jakarta ( Nasional.Com ) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan para perwira TNI harus bekerja dan bersikap secara profesional sehingga dapat menjalankan tugas dengan baik.

Penegasan itu disampaikan Kepala Negara saat memberikan pembekalan kepada calon perwira remaja TNI angkatan 2011 di Akademi Angkatan Udara, Maguwo, Yogyakarta, Selasa malam.

"Kalau dalam idealisme, kalian tidak akan berkompromi terhadap sikap dan nilai perilaku yang tidak baik dan bertentangan dengan moral dan etika, jaga itu! Perjalanan kalian akan panjang, hanya dengan energi, semangat dan daya dorong serta keteguhan, semua rintangan dan ujian bisa diatasi," kata Presiden.

Presiden mengatakan profesionalisme TNI juga bisa diwujudkan dalam menjaga kedaulatan negara.

Profesionalisme itu tidak hanya tercermin dari kemampuan TNI menguasai teknologi dan mengikuti perkembangan zaman, namun juga mampu menjalankan tugas pokok yang digariskan sesuai dengan konstitusi, katanya.

"Selain tugas tadi, ada juga tugas militer nonperang seperti menangani bencana dan kontra-terorisme yang harus dilakukan seperti itu. Militer Indonesia ke depan harus persiapkan diri untuk bisa emban semua jenis tugas tadi," tegas Presiden.

Kepala Negara mengatakan, untuk mencapai itu, diperlukan pelatihan yang baik.

Pada kesempatan itu, Presiden juga menyampaikan bahwa ada setidaknya 10 hal yang perlu dipahami oleh para perwira remaja agar mereka dapat tumbuh dan berkarir sebagai tentara profesional dan bisa mencapai puncak karir dalam militer.

"Sejak memulai tugas dan dinas pertama di jajaran angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara, maka kalian harus memiliki semangat berbuat yang terbaik, jangan asal-asalan, jangan sekedar melaksanakan tugas, tetapi berusaha yang terbaik," tegasnya.

Presiden Yudhoyono mengatakan, hal lain yang harus dilakukan dalam menjaga profesionalisme adalah tetap bersaing dengan sehat antarrekan satu angkatan namun tetap beretika dan tidak menggunakan cara-cara yang tidak patut.

"Jangan ingin menonjol dengan menjegal rekan, kawan. Itu kalau menang, semu, kalau berhasil maka tidak riil. Kalau berkompetisi pada standar maka akan baik, fair dan akan berguna bagi organisasi dan jadi modal sepanjang karir," kata Presiden.

Hadir dalam pembekalan itu, Panglima TNI, tiga kepala staf angkatan dan sejumlah menteri seperti Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menkeu Agus Martowardojo, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, Kapolri serta sejumlah pejabat lainnya.

Pembekalan itu merupakan rangkaian kunjungan kerja Presiden di Yogyakarta hingga Kamis (14/7).

Selain memberikan pembekalan pada Capaja AAU, Presiden juga akan memberikan pengarahan kepada perwira tinggi TNI serta silaturahmi di Akademi Militer Magelang pada Rabu (13/7) dan melantik perwira muda TNI lulusan akademi militer, akademi angkatan laut dan akademi angkatan udara 2011 Kamis (14/7).

Data dari Puspen TNI menunjukkan, jumlah perwira TNI baru yang akan dilantik masing-masing Akmil 295 orang, AAL 216 orang dan AAU 124 orang sehingga total berjumlah 635 orang.

Pelantikan perwira muda TNI angkatan 2011 akan dilangsungkan di Lapangan Dirgantara Mako Akademi Angkatan Udara Yogyakarta, Kamis (14/7).

Setelah 2004, pelantikan perwira muda TNI tidak dilangsungkan di Istana Presiden Jakarta, namun secara bergilir di masing-masing akademi.

Pada 2008 berlangsung di Akademi Militer Magelang, pada 2009 di Akademi Angkatan Laut Surabaya. Pada 2010 tidak Prasetya Perwira karena perubahan kurikulum dan pada 2011 dilangsungkan di Yogyakarta.

Editor : Jenry Frans Mamahit
Sumber : AntaraNews

Read More

Paket Mencurigakan Diamankan di Stasiun Kroya

Jakarta ( Nasional.Com ) - Tim Penjinak Bom (Jibom) Brimob Polda Jawa Tengah Subdetasemen Banyumas mengamankan sebuah paket mencurigakan di Stasiun Kroya, Kabupaten Cilacap, Rabu pagi. Wakil Kepala Stasiun Kroya, Heriyanto mengatakan, paket mencurigakan tersebut diturunkan dari Kereta Api Turangga jurusan Surabaya-Bandung sekitar pukul 01.00 WIB dan segera dimasukkan ke ruang PPKA. Oleh karena curiga, kata dia, petugas PPKA segera melaporkan paket tersebut kepada Polsek Kroya yang dilanjutkan ke Polres Cilacap.

"Saya tidak tahu persis bentuk paket tersebut karena tidak boleh mendekat oleh polisi yang telah mengamankan lokasi. Petugas PPKA hanya mengatakan bahwa pada paket yang terbungkus rapi tersebut hanya tertulis Stasiun Kroya tanpa ada nama pengirim, mungkin kalau ditujukan ke perseorangan, kami tidak akan curiga," katanya.

Selain itu, kata dia, pihaknya juga tidak tahu dari mana paket tersebut berasal.

"Kami hanya tahu paket itu dibawa KA Turangga yang datang dari Surabaya. Tapi di stasiun mana paket itu dinaikkan, kami tidak tahu pasti," katanya.

Kendati demikian, dia mengatakan, keberadaan paket mencurigakan tersebut tidak mengganggu perjalanan KA maupun kelancaran arus penumpang.

Seorang tukang ojek di Stasiun Kroya, Nanang mengaku khawatir terhadap paket mencurigakan tersebut.

"Saya dan warga sekitar khawatir kalau paket tersebut berisi bom. Apalagi ditempatkan di ruang PPKA," katanya.

Meskipun tidak tahu bentuknya, dia mengatakan, paket mencurigakan tersebut diturunkan dari ruang restorasi KA Turangga.

Sementara itu, Tim Jibom yang tiba di Stasiun Kroya sekitar pukul 05.30 WIB segera masuk ke ruang PPKA yang telah dipasang garis polisi oleh petugas dari Polres Cilacap.

Petugas Jibom yang dilengkapi dengan peralatan pendeteksi bom segera memasukkan paket mencurigakan ke dalam drum disposal.

Setelah situasi dinilai aman, Tim Jibom segera meninggalkan Stasiun Kroya dengan membawa paket mencurigakan tersebut. 

Editor : Jenry Frans Mamahit
Sumber :AntaraNews

Read More

Bupati Tegal Siap Disidangkan di Pengadilan Tipikor

Jakarta ( Nasional.Com ) - Bupati Tegal, Agus Riyanto, yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi proyek pembangunan Jalan Lingkar Kota Slawi mengaku siap menjalani sidang perdana yang akan digelar hari ini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kota Semarang.

"Klien kami yang saat ini ditahan di LP Kedungpane Semarang mengaku siap secara mental dan fisik untuk menjalani persidangan," kata Wilson Tambunan selaku pengacara Bupati Tegal, Agus Riyanto, saat dihubungi melalui telepon di Semarang, Rabu.

Ia mengatakan, saat ini kliennya dalam kondisi sehat setelah dua hari sempat menderita sakit flu.

Wilson mewakili anggota tim pengacara yang lain menyatakan telah menyiapkan pembelaan terkait dengan pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut pada sidang yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu (13/7) pukul 09.00 WIB.

"Kami akan berupaya maksimal untuk membebaskan klien kami dari semua dakwaan," ujarnya.

Majelis hakim yang akan menyidangkan kasus korupsi proyek pembangunan Jalingkos adalah hakim ketua Nur Ediyono dengan dua hakim anggota yakni Sinintha Sibarani dan Lazuardi Tobing.

Sekretaris Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Eko Haryanto, menyambut baik dengan ditetapkannya kepala daerah yang masih aktif menjabat sebagai tersangka korupsi serta akan disidangkan.

"Hal ini menjadi contoh bagi kepala daerah yang lain agar tidak melakukan korupsi," katanya.

Eko mengharapkan majelis hakim yang menyidangkan kasus korupsi Jalingkos bebas dari intervensi pihak manapun dalam menjatuhkan vonis kepada Agus Riyanto.

"Mudah-mudahan persidangan dapat mengungkap pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus korupsi Jalingkos," ujarnya.

Tersangka Agus Riyanto ditahan di LP Kedungpane Semarang setelah menjalani pemeriksaan selama 2,5 jam di Kantor Kejati Jateng terkait dengan kasus Jalingkos yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp3,9 miliar, Selasa (28/6).

Terkait dengan kasus itu, Bupati Tegal telah menjalani dua kali pemeriksaan di kantor Kejati Jateng yakni pada Rabu (9/2) dan Senin (14/2), setelah sebelumnya sempat mangkir satu kali dalam pemeriksaan lanjutan yakni Jumat (11/2).

Agus Riyanto dianggap bertanggung jawab terhadap penyimpangan dana APBD Kabupaten Tegal 2006/2007 sebesar Rp1,73 miliar dan dana pinjaman Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Bank Jateng sebesar Rp2,22 miliar.

Dua tersangka lain dalam kasus Jalingkos yakni mantan Kepala Bagian Agraria Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal periode 2006-2007, Edy Prayitno, dan stafnya Budi Haryono. Keduanya telah dijatuhi vonis masing-masing empat dan lima tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Slawi.

Dua terpidana tersebut dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kejati Jateng juga telah menyita dua aset milik Bupati Tegal senilai Rp1,8 miliar terdiri atas rumah di Jalan Cibolerang Indah Blok F Nomor 12 Kelurahan Margahayu Utara, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, Jawa Barat, dan alat-alat produksi PT Kolaka yang bergerak di bidang pengaspalan jalan.


Editor : Jenry Frans Mamahit
Sumber : AntaraNews

Read More

KY Terima 1.509 Laporan Dugaan Hakim "Nakal"

Jakarta ( Nasional.Com ) - Ketua Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Litbang Komisi Yudisial, Jaja Ahmad Jayus menyatakan, dari 7.000 hakim yang diawasi, telah masuk 1.509 laporan dugaan hakim "nakal" selama tahun 2011.

"Pada tahun 2011 ini, dari 7.000 hakim yang diawasi, telah masuk sebanyak 1.509 laporan, baik berupa pengaduan langsung dari masyarakat, hingga berbentuk tembusan, atas prilaku hakin yang dilaporkan dugaan "nakal"," kata Jaja Ahmad Jayus, seusai meresmikan Posko Pengaduan Masyarakat di Padang, Selasa.

"KY mengawasi 7.000 hakim, yang hanya didukung tujuh anggotanya, " katanya.

Ia menjelaskan, KY melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan yang jujur, bersih, transaparan, dan profesional.

Ia menambahkan, pengawasan yang dilakukan KY dalam bentuk tindakan pelanggaran kode etik hakim yang mungkin dilakukan hakim "nakal" dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Pengawasan yang dilakukan KY mengacu pada Pasal 24B UUD Tahun 1945 dan Pasal 13 UU nomor 22 Tahun 2004, tentang wewenang dan tugas KY dalam rangka menjaga dan menegakkan keluhuran dan martabat hakim.

Selama tahun 2011 telah masuk 1.509 laporan dilakukan 7.000 hakim, dari jumlah tersebut sebanyak 360 laporan sedang dan sudah diproses, dimana yang telah mendapat tindakan sebanyak 36 hakim.

Untuk menunjang kerja dari KY yang hanya memiliki tujuh orang anggota ini, pada tahun 2011 akan membuka sembilan Posko pengaduan, diantaranya di Banda Aceh, Bandar Lampung, Depok (DKI Jakarta), Bandung (Jabar), Semarang (Jawa Tengah), Yogyakarta, Palu (Sulawesi Tengah), Manado (Sulawesi Utara), dan Padang (Sumbar).

Editor : Jenry Frans Mamahit
Sumber : AntaraNews

Read More

Gempa 5,0 SR Guncang Ternate

Jakarta ( Nasional.Com )Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menginformasikan telah terjadi gempa berkekuatan 5,0 skala richter, Rabu dinihari pukul 01.57 WIB, dengan pusat 132 kilometer timur laut Ternate Maluku Utara.

Gempa yang berlokasi di 1,48 Lintang Utara 128,33 Bujur Timur dengan kedalaman 57 kilometer dinyatakan tidak berpotensi tsunami.

Pusat gempa juga berada pada 254 kilometer Timur Laut Labuha Maluku Utara, 330 kilometer Barat Laut Waisa Papua Barat, 348 kilometer Timur Laut Bitung Sulawesi Utara, 2535 kilometer timur laut Jakarta.

Editor : Jenry Frans Mamahit
Sumber : AntaraNews

Read More

Polisi dan Pengunjukrasa Bentrok di Bombana

Bombana,Sultra ( Nasional.Com ) - Ratusan pengunjukrasa yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Anti Tambang (FORMAT) bentrok dengan petugas kepolisian Resort Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa malam.

Wartawan ANTARA dari Bombana, sekitar 165 kilometer dari arah selatan Kota Kendari,  melaporkan bahwa bentrokan berawal saat pengujukrasa akan menyampaikan aspirasi kepada Gubernur Sultra H Nur Alam di acara peresmian sebuah Masjid Bintang Emas kawasan perkantoran di Ibukota Bombana.

Para pengunjukrasa dari tiga kecamatan itu (Poleang Utara, Poleang Timur dan Kecamatan Poleang Tenggara), dihalau petugas gabungan dari Polres Bombana dan Brimob Polda Sultra.

Presidium FORMAT Bombana, Basir, dalam orasinya meminta Guberur Sultra menyabut semua izin pertambangan di tiga wilayah kecamatan itu yang dinilai telah mencaplok tanah milik warga masyarakat.

Ekplorasi dan produksi 18 pengusaha kuasa pertambangan (KP) di tiga kecamatan harus dihentikan karena bertentangan dengan UU No:41/2009 tentang perlindungan lahan pertanian dan pangan dan PP No.I/2011 tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Bila tuntutan tidak dipenuhi, maka pihaknya akan melakukan perlawanan keras kepada pihak pemilik KP yang nota bene sudah mendapatkan izin dari Bupati Bombana.

Gubernur Sultra, H Nur Alam, yang menemui langsung para pengunjukrasa usai meresmikan masjid Bintang Emas Haqqul Yakin Bomnana, mengatakan bahwa mendukung pernyatan sikap para pengunjukrasa.

"Kalau memang pemilikan lahan yang diberikan pihak investor itu adalah milik warga, maka izin yang telah dikeluarkan bupati harus segera dicabut," katanya.

Tentu bagi masyarakat setempat, kata gubernur, harus memiliki bukti-bukti kepemilikan yang sah, sebab apa arti sebuah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikantongi oleh persahaan KP, bila ternyata belakangan bermasalah.

Oleh karena itu, gubernur minta kepada masyarakat di tiga kecamatan untuk bersabar sambil menunggu revisi ulang oleh pejabat bupati yang baru, terkait pemberian IUP bagi sejumlah KP oleh mantan bupati yang lama.

Nur Alam juga mengatakan bahwa bila tuntutan masyarakat itu benar adanya, maka dirinya baik secara pribadi maupun kedinasan akan mendukung warga sebagai pemilikan lahan yang sah.

Aksi unjukrasa sekelompok masyarakat yang berakhir dengan bentrok itu menyebabkan beberapa petugas kepolisian satuan Polisi Pamong Praja setempat terluka terkena batu yang dileparkan pengunjukrasa.

Salah satu petugas kepolisian yang terkena lemparan batu adalah AKP Yahya S.Baruppada yang terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit terdekat.

Dampak dari unjukrasa itu, petugas kepolisian setempat menangkap sedikitnya empat orang pengunjukrasa yang diduga sebagai provikator dalam bentrokan itu.

Editor : Jenry Frans Mamahit
Sumber : AntaraNews

Read More

Ibas Kirim Sembako untuk Korban Banjir Trenggalek

Jakarta ( Nasional.Com ) - Sekjen DPP Partai Demokrat yang juga anggota Komisi I DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono, Selasa siang, mengirim puluhan paket sembako kepada sejumlah warga kurang mampu di Kabupaten Trenggalek yang baru saja menjadi korban banjir, 20 Mei 2011.

Politikus muda yang lebih akrab disapa Ibas itu tidak hadir langsung dalam penyerahan bantuan, tetapi diwakilkan kepada salah seorang staf pribadinya yang bertugas di Daerah Pemilihan (Dapil) VII, Hernawan A Priyana.

"Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian mas Ibas kepada masyarakat Trenggalek yang tertimpa musibah. Mungkin sedikit terlambat, tapi hal itu lebih baik karena masyarakat bisa merasakan langsung manfaatnya dan tidak berbenturan dengan program bantuan yang lain," ujar Hernawan.

Tidak ada pesan khusus disampaikan Edhie Baskoro untuk warga penerima jatah bantuan sembako tersebut. Hernawan hanya menyampaikan pesan Ibas agar masyarakat diberi kesabaran dalam menghadapi setiap cobaan. "Mas Ibas berharap bantuan ini bermanfaat," ujarnya.

Penyaluran bantuan sembako itu sendiri difokuskan di Desa Jati RT 09/RW 03, Kecamatan Karangan. Desa ini merupakan salah satu daerah yang paling parah terdampak banjir.

Memang tidak sampai jatuh korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun akibat tingginya genangan yang mencapai satu setengah (1,5) meter lebih, tak sedikit rumah warga yang rusak.

"Sampai sekarang bekasnya masih ada. Beruntung datangnya air bah tidak mendadak, tetapi naik secara perlahan sehingga tidak berakibat fatal," ujar Musalam, Ketua RT 09.

Hernawan menjelaskan, cerita mengenai nasib yang dialami warga Desa Jati sempat dipantau oleh putra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.

Apalagi, kasus serupa juga pernah terjadi pada awal Februari 2011 lalu di Desa Jati sehingga menyebabkan seorang warga meninggal dunia.

Musibah beruntun itu rupanya memantik simpati Edhie Baskoro Yudhoyono sehingga akhirnya ia mengutus salah seorang staf kepercayaannya untuk menyampaikan sejumlah bantuan pangan berupa sembako.

"Alhamdulillah mendapat bantuan dari putera presiden. Sebagai warga sekaligus korban banjir, kami tentu bersyukur mendapat sumbangan sembako seperti ini, apalagi sejak kejadian sudah tidak ada lagi bantuan sosial diberikan kepada kami," ujar Musalam menceritakan.

Ia berharap, pemberian bantuan semacam itu bisa mengurangi beban penderitaan warganya yang rata-rata hidup dengan ekonomi pas-pasan. Terlebih dalam dua bulan terakhir hasil panen/pertanian kurang bagus.

"Setidaknya bantuan ini bisa mengurangi beban psikologis mereka (warga) yang masih trauma dengan dua kali kejadian banjir selama kurun lima bulan terakhir," kata Musalam.

Editor : Jenry Frans Mamahit
Sumber : AntaraNews

Read More

Yudhoyono Pastikan Tidak Ada KLB Demokrat

Presiden SBY

Cikeas ( Nasional.Com ) - Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono menampik isu yang beredar tentang kongres luar biasa partainya dan memastikan, itu tidak ada.

"Ada SMS berisi mengadu-domba kader Partai Demokrat (PD) dengan melempar isu tentang adanya Kongres Luar Biasa (KLB). Saya pastikan, PD tak merencanakan KLB seperti itu," tandasnya di Cikeas, Bogor, Senin malam ini.

Pernyataannya tentang KLB ini, disuarakan lebih keras dibanding tiga isi sikap politik lainnya, yang dibacakannya langsung didampingi Ketua Umum DPP PD, Anas Urbaningrum, menyikapi sejumlah rumor maupun isu terkini.

Pernyataan sikap politik Yudhoyono selaku Ketua Dewan Pembina (Kawanbin) PD itu sendiri, diakuinya untuk merespons berbagai berita miring yang dianggapnya tidak berdasar dan telah menghantam partainya.

"Saya memandang perlu mengeluarkan pernyataan (ini), karena perkembangan politik benar-benar tidak sehat. Politik tidak lagi ksatria. Janganlah `nila setitik merusak nasi sebelanga`," ujarnya mengawali pembacaan empat pernyataan sikap politik itu.


SMS Alat Menghakimi

Yudhoyono kemudian membantah, seolah partainya kini benar-benar akan ambruk, hanya karena ulah kelompok kecil di internal PD.

"Karena itu, saya perlu memberi pernyataan," katanya.

Pertama, menurutnya, ada beberapa media, cenderung mendiskreditkan PD, hanya dengan bersumber pada SMS maupun BBM.

"Dan itu kemudian jadi judul besar, padahal hanya berdasar materi dari yang dikirim seseorang yang mengaku bernama Nazaruddin, mantan Bendahara Umum PD, yang kini buron. Ini (berita) tidak bisa dikonfirmasi kebenarannya, dan (SMS) itu (telah) dijadikan alat menghakimi," ungkapnya.

Bagi Yudhoyono, cara-cara seperti ini tidak mencerdaskan. "Kami juga ingin Nazaruddin dibawa kembali untuk melaksanakan proses hukum secara transparan dan akuntabel," tandasnya.

Karena itu, kepada pihak yang mengetahui keberadaannya, dimintanya bekerjasamalah dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kalau isi SMS dan BBM (dari Nazaruddin) itu benar, silahkan penegak hukum periksa," ujarnya.

Kedua, demikian pernyataan sikap politik Yudhoyono, ada SMS mengadu-domba kader PD terkait pelaksanaan KLB.

"Saya pastikan sekali lagi, PD tak merencanakan KLB seperti itu. Juga seolah ada usulan KLB untuk turunkan Anas Urbaningrum (Ketua Umum DPP PD). Yang ada rencana Rapat Kerja Nasional (Rakornas)," jelasnya.

Ketiga, Yudhoyono mengungkapkan tentang diedarkannya oleh tangan-tangan yang tidak kentara, seolah Anas sedang mempersiapkan penjatuhan Susilo Bambang Yudhoyono.

"Itu bohong besar. Ini intrik politik. Saya tahu ini bertujuan ingin memecah belah dan memporakporandakan PD. Seperti politik `devide et imper` di era pemerintahan kolonial Belanda," katanya.

Dalam kaitan ini, Yudhoyono berpesan kepada para kader, agar tetap sabar dan tawakal.

"Jangan teradu-domba, jangan mau dipecah-belah, termasuk dalam acara-acara `talk show` apa pun," ujarnya dalam nada yang sedih dan haru.


Menyimpang Dari Kepatutan

Keempat, Kawanbin PD mengungkapkan pula tentang beredarnya khabar di daerah-daerah, seolah kader PD dan orang-orang dekat Yudhoyono tak tersentuh hukum, atau kebal hukum

"Cek ke penegak hukum, dikonfirmasi, apakah ada seperti itu. Ini semua penting diingatkan, agar negara ini jangan jadi ajang fitnah," tuturnya.

Di bagian-bagian akhir, Yudhoyono mengeluh, karena politik negeri ini sudah jauh menyimpang dari kepatutan dan akal sehat.

"Karenanya, kader PD harus tetap bersikap cerdas, jangan terpengaruh, tetap sabar," pintanya.

Kepada Anas Urbaningrum pun ia minta harus bisa mengatasi semua ini, dibantu kader yang lain.

"Biarlah sejarah mencatat apa yang kita lakukan semua. Keadilan memang sering datang terlambat," demikian keluh kesah Yudhoyono.

Editor : Jenry Frans Mamahit
Sumber : AntaraNews

Read More

Mensesneg Lantik Marsma TNI Jadi Sekretaris Militer

Mansesneg RI Sudi Silalahi

Jakarta ( Nasional.Com ) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Sudi Silalahi, melantik dan mengambil sumpah Marsekal Pertama TNI Hadiyan Sumitha Atmadjaya sebagai Sekretaris Militer Presiden di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Senin sore.

Marsekal Pertama TNI Hadiyan Sumitha Atmadjaya menggantikan Laksamana Muda TNI Sudirman, yang kini telah ditunjuk menjadi Asisten Personel Kepala Staf Angkatan TNI AL (KSAL). Sebelumnya, Marsekal Pertama TNI Hadiyan Sumitha Atmadjaya mejabat sebagai Komandan Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Adi Sucipto Yogyakarta.

Pelantikan yang diselenggarakan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/M Tahun 2011 tanggal 8 Juli 2011 ini dihadiri para pejabat di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet, antara lain, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, seluruh jajaran eselon I Kementerian Sekretariat Negara.

Bertindak sebagai saksi pelantikan adalah Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Lambock V Nahattands dan Kepala Sekretariat Presiden Winata Supriatna.

Dalam sambutannya, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi menyampaikan harapannya kepada Sekretaris Militer Presiden yang baru.

"Intinya adalah bagaimana Sekretaris Militer memberi dukungan administrasi dan teknis kepada Presiden dalam kapasitasnya sebagai Panglima Tertinggi atas Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Begitu juga ada jabatan yang sangat penting yang dirangkap oleh Sekretaris Militer, yaitu sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Tanda-tanda Kehormatan. Dua hal ini yang paling penting disamping dengan tugas-tugas yang lainnya," kata Sudi Silalahi.

Editor : Jenry Frans Mamahit
Sumber : AntaraNews

Read More

RI Harus Ambil Inisiatif Soal Ekstradisi

Ketua Komisi I DPR RI Mahfud Siddiq

Jakarta ( Nasional.Com ) - Ketua Komisi I DPR RI Mahfud Siddiq mengatakan, pemerintah Indonesia harus mengambil inisiatif untuk memulai pembicaraan soal perjanjian ekstradisi dengan Singapura yang sempat macet.

"Jadi menurut saya, proses perundingan yang macet ini itu harus kembali diambil inisiatif Indonesia, mengambil inisiatif untuk merenegosiasikan kembali dari perjanjian kita di bidang pertahanan," kata Mahfud di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.

Ia menambahkan, pemerintah harus didorong untuk melakukan hal tersebut karena kepentingan Singapura terhadap Indonesia lebih besar dibanding kepentingan kita terhadap Singapura.

"Perjanjian ekstradisi ini harus dilanjutkan kembali tanpa dikaitkan dengan yang lain. Pemerintah kita dorong. Pemerintah harus yakin, Kenapa kita jadi ragu sama Singapura. Kepentingan mereka itu jauh lebih besar dibanding kepentingan kita dengan Singapura," kata politisi dari Partai Keadilan Sejahtera itu.

Ia mencontohkan, Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Australia tidak pernah disangkutpautkan dengan hal tertentu. Beda dengan Singapura yang selalu meminta agar ada beberapa wilayah Indonesia yang bisa digunakan untuk latihan militer mereka di sekitar Selat Malaka.

"Kita dengan Australia saja sudah berjalan baik. Padahal kalau kita lihat hubungan kerja sama di berbagai bidang antara Australia dan Singapura relatif berimbang. Australia sendiri tidak mengkaitkan perjanjian ekstradisi dengan hal-hal lain. Tidak dinegosiasikan dengan hal-hal lain," ujar Mahfud.

Ia menambahkan, gagal terwujudnya perjanjian ekstradisi selain ditolaknya permintaan Singapura untuk mendapatkan tempat latihan militer di wilayah Indonesia, ada faktor lain yang menyebabkan Singapura enggan menuntaskan perjanjian ekstradisi.

"Singapura kan selalu ingin untung. Dia kan berpikir sederhana. Orang Indonesia banyak lari ke Singapura. Orang Singapura nggak ada yang lari ke Indonesia. Sekarang kalau saya bikin perjanjian kerja sama ekstradisi, saya dapat apa. Berpikirnya begitu saja. Renegosiasi itu dipisah dari perjanjian pertahanan, itu saja," ujarnya.

Editor : Jenry Frans Mamahit
Sumber : AntaraNews

Read More

Ferry Cs Tolak Wacana KLB Demokrat

Jakarta ( Nasional.Com ) - Sejumlah aktivis pro-demokrasi yang kini menjadi fungsionaris DPP Partai Demokrat (PD), menolak wacana Kongres Luar Biasa PD, kata Ketua Dewan Tani yang juga mantan Sekjen Komite Indonesia Bangkit, Ferry Juliantono.

Selain Ferry, ada juga nama-nama aktivis lainnya seperti Himawan Sutanto, Poltak Ike Wibowo dan Teddy Wibisana.

Dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin, mereka menolak wacana KLB Partai Demokrat yang bertujuan menggantikan kepemimpinan Anas Urbaningrum.

Menurut Ferry, pihaknya merasa prihatin terhadap kasus-kasus korupsi yang dituduhkan kepada anggota partai, karena dapat mengancam soliditas dan eksistensi PD.

Karena Partai Demokrat adalah partai yang berkuasa, tentunya selain sangat tidak menguntungkan bagi posisi dan citra partai, juga merugikan citra dan posisi Ketua Dewan Pembina PD Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden Republik Indonesia, ujarnya.

"Posisi partai akan semakin tersudut, ketika beberapa pengurus lainnya bersikap sangat reaktif, dalam menyikapi kritikan media terhadap dugaan tindakan korupsi yang dilakukan oleh Nazaruddin, mantan bendahara PD," ujar Ferry yang pernah dipenjara akibat menolak kenaikan harga BBM beberapa tahun silam.

Oleh karena itu, kata Ferry, beberapa aktivis yang menjadi fungsionaris DPP Partai Demokrat, tetap merasa yakin bahwa Partai Demokrat adalah partai tempat bernaung, agar dapat berperan penting bagi proses pembangunan bangsa Indonesia.

"Untuk itu kami akan menjadi bagian di dalam proses pematangan demokrasi dan proses tata kelola yang baik (goog governance) di dalam partai, sejalan dengan proses pematangan kehidupan berbangsa," katanya.

Selain itu, Ferry Cs juga menilai proses perkembangan demokrasi memerlukan kesabaran dan kedisiplinan didalam mentaati keputusan dari proses dan mekanisme yang berlaku.

"Untuk itu, kami dalam menanggapi wacana mengenai adanya Konggres Luar Biasa pada saat ini, merupakan tindakan kontraproduktif bagi partai. Dan kami mendukung ketua umum dan sekjen partai untuk mengambil langkah-langkah taktis dan strategis dalam menjaga kewibawaan partai," demikian Ferry Juliantono.

Editor : Jenry Frans Mamahit
Sumber : AntaraNews

Read More

Gunung Lokon Meletus, Penerbangan Diminta Hati-hati

Gunung Lokon di Tomohon Sulawesi Utara

Jakarta ( Nasional.Com ) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta semua penerbangan yang melintasi kawasan Manado dan sekitarnya untuk berhati-hati, menyusul meletusnya Gunung Lokon di Kota Tomohon, Sulawesi Utara, sejak Senin dini hari (11/7) hingga siang sekitar pukul 15.50 WITA.

"Meletusnya Gunung Lokon di Tomohon, Sulawesi Utara, mengakibatkan timbulnya abu vulkanik yang mencapai 50.000 feet. Oleh karena itu, dianjurkan agar semua penerbangan yang melewati kawasan ini untuk berhati-hati dan menghindari daerah ini," kata Kepala Pusat Komunikasi Publik, Kementerian Perhubungan, Bambang S. Ervan, dalam siaran pers di Jakarta, Senin.

Bambang menjelaskan, permintaan hati-hati tersebut tertuang dalam "Notam" (Notice to Airman) yang dikeluarkan Notam Office Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Udara No. A0920/11.

Notam tersebut menjelaskan zona berbahaya dari letusan gunung tersebut adalah 10 Nautical Mile atau sekitar 18,52 km dari Gunung Lokon.

"Pengaruh debu vulkanik Gunung Lokon pada Ashtam Nomor 0031/11 adalah oranye yang berarti semua penerbangan yang melewati kawasan tersebut harus siaga," katanya.

Gunung Lokon pada Senin (11/7) pagi meletus dua kali, yaitu pada pukul 00.39 WITA dan 00.50 WITA. Saat ini status Gunung Lokon ditingkatkan dari level waspada (III) menjadi awas (IV).

Kepala Pos Pemantauan Gunung Berapi Sulawesi Utara, Farid Ruskanda Bina, mengemukakan bahwa Gunung Lokon kembali meletus pada Senin, 11 Juli 2011, sekitar pukul 15.50 WITA. Letusan besar yang menyemburkan debu vulkanik itu mengeluarkan asap tebal kecokelatan.

Debu vulkanik diperkirakan akan mengenai wilayah utara Gunung Lokon, di sekitar ruas Jalan Tinoor, Warembungan, dan kemungkinan terbawa hingga ke Kota Manado.

Farid belum bisa menjelaskan ketinggian letusan itu karena baru saja terjadi. "Kami tidak bisa menyampaikan berapa besar letusan ini. Kami sudah katakan bahwa letusan ini masuk dalam kategori letusan besar," ujar Farid.

Farid menilai, keputusan untuk menaikkan status Gunung Lokon menjadi level 4 atau tertinggi atau dalam status awas sudah tepat.

Sejak letusan awal pada 5 Juli 2011, getaran di gunung yang juga sempat mengalami letusan freatik pada Februari 2011 itu terus berfluktuasi dengan getaran mencapai 8 milimeter.

"Status ini kami naikkan karena memang letusan besar selanjutnya ditakutkan masih akan terjadi," ujar Farid.

Ia mengimbau kepada para pengendara kendaraan di jalan kawasan Tinoor agar berhati-hati dengan debu vulkanik semburan Gunung Lokon.

"Kami juga akan memberitahukan kepada pemerintah untuk segera memperingatkan dan mengevakuasi masyarakat di sekitar kawasan kaki bukit, terutama untuk yang berada di radius tiga kilometer," ujarnya.

Sejak pagi, kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Royke A. Roeroe, pihaknya sudah mengimbau warga untuk menghentikan aktivitas di kawasan kaki Gunung Lokon.

Editor : Jenry Frans Mamahit
Sumber : AntaraNews

Read More

Yusril Heran dengan Tudingan IPW

Yusril Ihza Mahendra

Jakarta ( Nasional.Com ) - Mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra mengaku heran dengan tudingan Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane bahwa pengusutan Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) mulai melemah karena diintervensi oleh politisi, penguasa, dan pengusaha bermasalah.

"Lho, yang  gencar mengintervensi  Kejagung itu justru IPW, ICW dan Lembaga Pemantau Penyelenggara Triaspolitika Republik Indonesia (LP2TRI)," kata juru bicara Yusril, Jurhum Lantong kepada ANTARA News, Jakarta, Senin.

Ia menambahkan, kalau dikatakan ada penguasa yang mengintervensi Kejaksaan, sikap penguasa terhadap Yusril selama ini justru tidak bersahabat.

"Dokumen Wikileaks saja mengatakan sejak lama SBY memata-matai Yusril. Bagaimana mungkin penguasa akan mengientervensi Kejagung sehingga mereka mulai lemah mengusut kasus ini", kata Jurhum.

Menurut Jurhum, Kejaksaan bisa saja menjadi gentar dengan tekanan dari IPW, ICW, dan LP2TRI yang tidak bosan-bosannya mendesak Kejagung agar mengajukan PK dalam putusan kasasi Romli Atmasasmita dan melimpahkan perkara Yusril ke pengadilan.

Pengusaha tertentu yang terkait dengan konflik kepemilikan TPI bukan mustahil bermain melalui orang-orang tertentu, baik yang kini berada dalam tahanan, maupun yang masih aktif di jajaran kejaksaan, ada indikasi  ikut mendesakkan perkara ini dilanjutkan. 

Perilaku mereka ini, menurut Jurhum, nampaknya mempunyai keterkaitan dengan aktivitas Neta S Pane dan apa yang disebutnya sebagai "Koalisi LSM". 

"Padahal, Yusril tidak ada urusan apapun dengan mereka dan tak ada urusan apapun dengan konflik kepemilikan TPI," katanya.

Karena itu, kalau mau fair, kata Jurhum, silahkan mereka "berantem" sama Hartono dan Hary Tanoe dalam medan tersendiri.

"Mengutak-atik Sisminbakum, kalau diduga dilatarbelakangi  konflik TPI, hanya akan membuat Yusril jadi korban dan ini tidak fair".

Jurhum menegaskan kalau Kejagung kini terlihat melemah seperti penilaian IPW, bukanlah disebabkan oleh faktor tekanan dari siapapun, melainkan dari hukum itu sendiri. Kejagung berusaha untuk menjadikan Yusril sebagai target politik dengan selimut hukum, namun skenario mereka dipatahkan, baik oleh Yusril maupun oleh Mahkamah Agung.

"IPW sendiri selama ini hanya memberikan tekanan politis dengan pembentukan opin kepada Kejagungi. Sementara apa argumen hukum yang dikemukakan mereka untuk mengajukan PK putusan Romli dan melimpahkan perkara Yusril?" tanya Jurhum.

Professor Romli sudah menantang IPW, ICW, dan LP2TRI untuk debat terbuka mengenai Sisminbakum.

"Namun semua mereka cuma ayam sayur, beraninya cuma bikin rilis, pernyataan, dan diskusi sepihak di berbagai tempat. Coba kalau mereka berani  debat terbuka, Yusril dan Romli dan semua penasehat hukumnya akan dihabisi mereka semua," tantangnya.

Sebelumnya, Neta S Pane menyatakan, kasus Sisminbakum yang diduga melibatkan Yusril Ihza Mmahendra harus segera dilimpahkan ke pengadilan. 

Editor : Jenry Frans Mamahit
Sumber : AntaraNews

Read More

Komisi VI Setujui PMN untuk Empat BUMN

Anggota Komisi VI DPR RI Lukman Edy

‎
​Jakarta ( Nasional.com ) - Komisi VI DPR RI menyetujui pemberian penyertaan modal negara (PMN) kepada empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Komisi VI setujui pemberian PMN (Penyertaan Modal Negara) kepada empat BUMN yaitu PT Dirgantara Indonesia, PT PAL, PT PINDAD, dan PT Merpati Nusantara Airlines," kata anggota Komisi VI DPR RI Lukman Edy kepada ANTARA News, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.

Ia menambahkan, untuk PT DI, PMN yang disetujui adalah sebesar Rp5,8 triliun, PT PAL sebesar Rp2,6 triliun, PT PINDAD Rp1 triliun, dan PT MNA sebesar Rp561 miliar.

Dikatakan oleh Lukman Edy, rencananya, realisasi PMN tersebut akan dilakukan setelah DPR RI mengesahkan RAPBN-P 2012 pada masa sidang ke-IV ini.

"Realisasinya setelah RAPBN-P ditetapkan oleh DPR akhir masa sidang ini. Kesepakatan itu diambil oleh Komisi VI dan telah diserahkan pada Badan Anggaran," demikian politisi PKB itu.

Editor : Jenry Frans Mamahit
Sumber : AntaraNews

Read More

Survei LSI: Tingkat Kepuasan Atas Kinerja SBY Menurun

Jakarta (ANTARA News) - Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyebutkan persepsi publik (responden) terhadap tingkat kepuasan atas kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menurun.

Peneliti Senior LSI Sunarto dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu, mengatakan, penurunan tersebut berdasar survei LSI pada 1-7 Juni 2011 dengan 1.200 responden di 33 provinsi, menggunakan teknik wawancara tatap muka dan tingkat kesalahan 2,9 persen.

Menurut Direktur Lingkaran Survei Kebijakan Publik (LSKP) itu, penurunan tingkat kepuasan masyarakat terhadap SBY mencapai 9,5 persen, yaitu dari tingkat kepuasaan sebanyak 56,7 persen pada Januari 2011 menjadi 47,2 persen pada Juni 2011.

"Tapi kepuasan pemilih atas kinerja SBY di di desa mencapai 52,5 persen atau lebih tinggi dibanding responden di kota yanga hanya 38,9 persen," katanya.

Tingkat kepuasan atas kinerja SBY itu di kalangan responden yang berlatar belakang pendidikan tinggi (39,5 persen), pendididikan SLTA (44,1 persen), pendidikan SLTP (50,3 persen) dan pendidikan SD (54,0 persen).

Sunarto menjelaskan, kepuasan responden atas kinerja SBY disumbang oleh beberapa faktor, yakni itu tingkat kepuasan masyarakat atas dinamika ekonomi nasional, dinamika keadaan politik nasional, dinamika keadaan penegakan hukum nasional dan keamanan nasional saat ini.

Tingkat kepuasan publik atas kinerja SBY di bidang ekonomi, pada Juni 2011 mencapai 35,7 persen, di bidang politik (33,9 persen), di bidang penegakan hukum nasional (33,1 persen) dan di bidang keamanan nasional ( 14,9 persen).

Menurut Sunarto, penyebab menurunnya persepsi tingkat kepuasan publik atas kinerja SBY, antara lain banyaknya kasus bersar yang belum tuntas ditangani pemerintah, seperti kasus Bank Century, kasus pembunuhan aktivis HAM Munir, kasus dugaan suap atas Nazaruddin.

Selain itu, SBY dianggap tidak memiliki operator politik untuk membantunya menuntaskan masalah.

"Sebagai seorang presiden, SBY tentu berbicara pada level umum, sedangkan operator politiknya bertugas menuntaskan masalah secara mendetail," katanya.

Sunarto menambahkan, SBY memerlukan sebauah "big bang" atau sebuah "success story" untuk mengangkat kembali citra kinerjanya dan tingkat kepuasan publik atas kinerjanya, sehingga juga diharapkan mampu menaikkan suara Partai Demokrat pada Pemilu 2014.

Read More

Hasyim: Satgas Tak Cukup Kuat Bebaskan TKI

Hasyim Muzadi

Jakarta (ANTARA News) - Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Hasyim Muzadi menilai satuan tugas yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menangani tenaga kerja Indonesia yang terancam hukuman mati di luar negeri tidak akan mampu berbuat banyak.

"Satuan tugas (Satgas) yang dilepas sendiri tidak akan mampu menyelesaikan persoalan yang sangat berat ini," kata Hasyim di Jakarta, Sabtu.

Menurut Hasyim, penyelesaian persoalan itu haruslah langsung dipimpin Presiden atau Kepala Negara karena ada hal-hal yang memerlukan diplomasi tingkat tinggi.

"Jangan hanya diserahkan ke satgas yang kenyataannya selalu gagal, dan terkesan Presiden menjaga jarak dengan persoalan," katanya.

Pada bagian lain Hasyim mendesak Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengambil fatwa tegas yang melarang pengiriman tenaga kerja wanita untuk pembantu rumah tangga ke luar negeri, dan meminta seluruh ulama di Indonesia menyerukan kepada masyarakat agar tidak memberangkatkan tenaga kerja wanita (TKW) pembantu rumah tangga (PRT) untuk daerah masing-masing.

Ia lantas bercerita ketika menghadiri Muktamar Robithoh Alam Islamy atau Liga Islam Dunia di Mekkah pada 2-7 Agustus 2010, ia mendapat banyak protes dari para mufti tentang pengiriman TKW khusus pembantu rumah tangga.

"Mereka mempersoalkan bukankah pengiriman wanita tanpa muhrim ke tempat jauh hukumnya haram secara syariat? Bukankan pengiriman itu merendahkan Islam dan Indonesia sendiri?" katanya.

Ulama pemrotes tersebut, kata Hasyim, berasal dari Mesir, Lebanon, Suriah, dan Maroko yang dipimpin oleh Syekh Wahbah Zuhaily dan Syeh Ayatulloh Ali Tashiry .

Mereka, kata Hasyim, mempertanyakan bagaimana sesungguhnya pendapat para ulama Indonesia tentang pengiriman TKW PRT.

"Tidak tahukah Indonesia bahwa tidak ada negara Islam semiskin apapun yang mengirim TKW PRT ke Saudi?" kata Hasyim menirukan pernyataan para ulama tersebut.

Terhadap pertanyaan tersebut, kata Hasyim, ia menjawab bahwa dirinya telah berkali-kali menyampaikan hal tersebut namun diabaikan.

Read More

Polisi Dumai Ketatkan Pengawasan Senjata Api

Dumai (ANTARA News) - Kepolisian Resor Kota Dumai, Riau, tengah berupaya mengetatkan pengawasan peredaran senjata api ilegal disana untuk mengantisipasi berbagai kasus penyalahgunaan seperti perampokan nasabah Bank BCA dua pekan lalu.

"Atas peristiwa perampokan bersenjata api yang terjadi berapa minggu lalu, kami akan ketatkan pengawasan peredaran senjata api ilegal di Dumai. Khususnya jalur pelabuhan," kata Kepala Polisi Resor Dumai, AKBP Rudi Abdi Kasenda, di Dumai, Minggu.

Mengingat Dumai juga merupakan salah satu pintu gerbang internasional, kata Kapolres, sudah selayaknya ada pengawasan yang ketat untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan termasuk peredaran senjata api ilegal.

Pengawasan senjata api ilegal, katanya, sebenarnya sudah dilakukan sejak lama dan sudah menjadi target pengawasan di internal kepolisian Dumai.

"Namun dengan peristiwa perampokan bersenjata ini, kita akan lebih mengintensifkan pengawasan di semua lini dan sektor," katanya.

Dia menjelaskan, untuk memiliki sebuah senjata api jenis apapun, tidak lah muda dan banyak proses yang harus dilalui termasuk juga psikologis atau perilaku manusia dalam hubungan lingkungannya.

"Psikologis menjadi salah satu syarat utama bagi orang yang ingin memiliki senjata api sebagai pelindung diri. Jadi, memang tidak sembarang masyarakat yang diizinkan memiliki senjata api," ujarnya.

Selain itu, katanya, bagi masyarakat yang telah mendapat izin kepemilikan senjata api juga tidak bisa seenaknya menggunakan barang berbahaya itu.

"Ada hal-hal atau ketentuan kepemilikan senjata api. Jika dilanggar maka izin kepemilikan akan kita cabut," kata Kapolres.

Read More

Pantai Congot Kulon Progo Sepi

Kulon Progo (ANTARA News) - Pantai Congot di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, saat ini sepi pengunjung karena fasilitas pendukung wisata di objek itu minim.

Petugas di Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) Pantai Congot Sarkawi, di Temon, Minggu, mengatakan, pengunjung sangat sedikit meski saat ini masa liburan sekolah.

"Jumlah pengunjung tidak banyak, dan sampai siang menjelang sore ini hanya sekitar 80 orang," katanya.

Ia mengatakan jumlah pengunjung Pantai Congot tidak terpengaruh hari libur akhir pekan, bahkan saat libur panjang sekolah pun, pengunjung tidak banyak.
"Pengunjung bisa dikatakan banyak hanya pada libur Lebaran, terutama pada hari kedua dan ketiga," katanya.

Menurut dia, pengunjung pantai ini selain wisatawan lokal dari Kabupaten Kulon Progo dan sekitarnya, juga datang dari Magelang, Purworejo dan Solo, Jawa Tengah.

Ia mengatakan jumlah pengunjung Pantai Congot mulai menurun sejak Pantai Glagah dibuka untuk umum pada 1995.
"Sebelum 1995, Pantai Congot menjadi primadona wisata di Kulon Progo. Pemandangannya alami, ada Sungai Bogowonto yang indah yang bermuara di dekat pantai itu, menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung," katanya.

Tetapi kemudian dengan dibukanya Pantai Glagah untuk umum, jumlah pengunjung Pantai Congot dari hari ke hari semakin sedikit.

Menurut dia, minimnya fasilitas penunjang seperti rumah makan, penginapan dan ketersediaan sarana rekreasi lainnya yang terbatas, menjadi salah satu penyebab calon pengunjung enggan datang ke Pantai Congot.

Ia mengatakan sekitar Pantai Congot juga cocok untuk pengembangan wisata kuliner.

Selain itu, kata dia, Sungai Bogowonto juga bisa dijadikan arena wisata air dengan menggunakan perahu dayung.

"Sayangnya, pemerintah kabupaten setempat tidak bisa menangkap peluang menjadikan Pantai Congot sebagai wisata andalan Kulon Progo," katanya.

Read More

Santri NU Wajib Hormati Bendera

Ilustrasi

Bandung (ANTARA News) - Santri dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU) diwajibkan untuk menghormati bendera Merah-Putih karena menghormati bendera negara bukan perbuatan musrik.

"Bagi kalangan pesantren terutama NU, penghormatan terhadap bendera Merah-Putih seperti petilasan untuk menghargai jejak dan jasa pahlawan yang telah berkorban nyawa demi Indonesia merdeka," kata Wakil Ketua Lembaga Kajian Pengembangan SDM NU, Ahmad Baso, di Bandung, Minggu.

"Memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang baik pun menjadi kultur NU yang harus tetap terjaga," katanya.
"Munculnya, paham puritanisasi itu memang sengaja dihembuskan sejak masa kolonial Belanda. Karena Belanda tahu jika pesantren sangat mencintai NKRI dan siap melawan segala bentuk penjajahan," kata Ahmad Baso.

Lebih lanjut disampaikannya, salah satu yang menjadi penyebab mundurnya pesantren NU saat ini adalah karena adanya program modernisasi pesantren.
"Modernisasi madrasah, pembaruan pesantren, dan Reformasi Islam Tradisional tidak ada satupun kini yang membawa maslahat kepada pesantren, tapi justru mudarat," katanya.

"Mulai dari Snouck Hugronje hingga Geertz, dari Deliar Noor hingga Azyumardi Azra dari para peneliti asing hingga peneliti Litbang Departemen Agama dan departemen-departemen garis kesejarahan orang-orang pesantren, semuanya digerakkan oleh desain memotong garis kesejarahan orang-orang pesantren ini dengan tradisi kebangsaannya, serta mengacaukan keberadaan Aswaja," menurut Baso.

Agenda-agenda pembaruan pesantren hanya mereduksi pesantren sebagai sekolah yang tidak ada bedanya sekolah-sekolah lainnya di negeri ini.
Sehingga sistem yang diberlakukan dan didiktekan kepada pesantren adalah sistem sekolahan formalis yang dioperasionalkan oleh anak-anak sekolahan formal saja.

"Wajar dalam logika anak sekolahan ini, madrasah dipertentangkan dengan pesantren, pesantren dibandingkan dengan sekolah unggulan internasional. Ini perlu diluruskan. Pesantren sebagai pendidikan karakter kebangsaan adalah pendidikan seumur hidup yang mendidik dan memperlakukan anak-anak bangsa ini untuk hidup sepanjang hayat bangsa ini," katanya.

Read More